Buka Sostek Pemasyarakatan, Dirjenpas Beri Penguatan Kelembagaan

UNGARAN - Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI Irjen Pol. Dr. Reynhard Saut Poltak Silitonga secara resmi membuka Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah, Selasa (14/03), di The Wujil Ungaran.

Hadir pada kesempatan itu Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Tengah Dr. A. Yuspahruddin, Kadiv Pemasyarakatan Supriyanto, Kadiv Administrasi Hajrianor, dan Kadiv Keimigrasian Wishnu Daru Fajar, serta seluruh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan se-Jawa Tengah.

Baca juga: Lapas Ambarawa ikut FGD Mental Halth Cinsiderations And Psychosocial Support In Prison Setting

Dirjenpas dalam sambutannya mengatakan pentingnya kegiatan ini sebagai salah satu wadah bagi Pemasyarakatan dalam menghadapi segala dinamika dalam bekerja.

"Kegiatan sosialisasi Teknis Pemasyarakatan merupakan wadah dan ruang untuk meningkatkan kemampuan dan penguatan dalam mempersiapkan Pemasyarakatan dalam menghadapi berbagai dinamika dalam mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan Pemasyarakatan." Jelasnya.

Baca juga: Marak Coretan Mafia LPG Subsidi, Polda Kalteng Diminta Tangkap dan Usut Pelaku

Tema yang diambil pada kegiatan ini adalah Penguatan Terkait Pembentukan Tusi Unit Intelijen Pemasyarakatan (UIP) dan Pelaksanaan Pembinaan Kemandirian yang bekerjasama dengan Mitra tahun 2023.

Dirjenpas melanjutkan bahwasanya pada tanggal 7 Februari lalu telah dikeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 7 Tahun 2023 tentang Intelijen Pemasyarakatan.

Baca juga: Presiden Joko Widodo: Dunia Pers Tidak Sedang Baik-Baik Saja

Permenkumham tersebut dikeluarkan untuk mewujudkan tujuan sistem pemasyarakatan perlu diselenggarakan kegiatan intelijen guna menciptakan situasi yang kondusif.

"Intelijen pemasyarakatan merupakan bagian dari penyelenggaraan intelijen negara yang melakukan serangkaian kegiatan intelijen di Bidang Pemasyarakatan, "

Baca juga: Ini Pesan Kakanwil Jateng Dalam Pelantikan Pejabat Administrasi dan Notaris Pengganti

"Bertujuan untuk melakukan deteksi dini dan memberikan peringatan dini sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang Pemasyarakatan." Terang Reynhard.

3 (tiga) pilar utama Pemasyarakatan yaitu Petugas Pemasyarakatan, masyarakat, dan warga binaan, menurutnya harus bersinergi harmonis untuk mewujudkan tujuan Pemasyarakatan.

Baca juga: Kunjungi Muspusdirla, Wapres RI : Museumnya Bagus dan Luar Biasa

"Untuk dapat mewujudkan tujuan Pemasyarakatan 3 komponen ini harus bisa berfungsi secara utuh dan bersinergi secara harmonis." Katanya.

Melanjutkan materinya ke peningkatan penguatan kelembagaan, Reynhard bercerita di tahun pertamanya menjadi Dirjen banyak cobaan-cobaan datang dalam perjalanannya membawa Pemasyarakatan ke arah lebih baik.

Hingga akhirnya 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan plus Back to Basic yang membuat insan Pemasyarakatan mulai mengetahui kemana arah Lembaga ini akan berjalan.

Tahun kedua hingga ketiganya, seluruh Kepala UPT Pemasyarakatan sudah mampu untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul berbekal 3 (tiga) Kunci Pemasyarakatan.

"Itu namanya terjadi penguatan kelembagaan." Ungkap Dirjenpas.

Baca juga: Kalapas Slawi Ikuti Pengarahan Kakanwil Kemenkumham Jateng Bersama Pimpinan UPT Se-Jawa Tengah

Sebagai penutupnya, Reynhard berpesan kepada seluruh Ka.UPT untuk menjaga kondusifitas yang sudah terbentuk saat ini.

"Penguatan kelembagaan ini sudah terjadi, jaga itu supaya bisa tetap di posisi sekarang." Tutup Dirjenpas sekaligus membuka kegiatan sostek.

Sebelumnya didampingi Kakanwil, Dirjenpas menandatangani prasasti Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) yang diwakilan Lapas Perempuan Semarang dan Klinik Pratama yang diwakilkan Lapas Magelang. Total ada 11 (sebelas) sertifikat LPK dan 5 (lima) ijin Klinik Pratama yang diserahkan oleh Dirjenpas.

Kegiatan dilanjutkan dengan materi yang dibawakan oleh narasumber yaitu Kepala BIN Daerah Jawa Tengah Brigjen TNI Sulaiman.

Untuk diketahui, Sosialisasi Teknis Pemasyarakatan ini berlangsung selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 13 hingga 15 Maret mendatang.

Baca juga: Hadiri Puncak Peringatan HPN 2023, Presiden Joko Widodo: Media Arus Utama Harus Mampu Pertahankan Kebenaran